Hak asasi manusia : Tentang kewarganegaraan, pengungsi, keluarga & perempuan …

Walaupun bangsa-bangsa dunia telah sepakat memproklamasikan sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti dengan berbagai berbagai instrumen/peraturan lainnya, baik yang disebut Konvensi/Perjanjian, Protokol, Deklarasi, Komitmen, dan sebagainya. Namun perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia (HAM), oleh para aktivis-pejuang HAM, dianggap sangat berat dan semakin panjang. D…

Rekontruksi hukum kebencanaan berbasis kearifan lokal di Indonesia

Sebagai bangsa yang hidup di atas cincin api [ring of fire), Indonesia tidak bisa menghindarkan diri dari potensi bencana. Istilah bencana akan selalu berhubungan dengan risiko. Risiko inilah yang harus selalu diusahakan untuk diminimalisir sekecil mungkin. Hal yang harus pula disadari bahwa bencana tidak lagi selalu berbasis alam. Bencana juga bisa diakibatkan oleh berbagai kebijakan yang meng…

Kebebasan beragama atau berkeyakinan; seberapa jauh?

Memasuki abad ke 21, tantangan dalam mengimplementasikan kebebasan beragama atau berkeyakinan menjadi semakin kompleks dan serius. Bagaimana norma-norma internasional yang diakui tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat memberikan manfaat bag! semua - baik kaum perempuan maupun laki-laki, kelompok mayoritas maupun minoritas, agama yang telah lama dikenal maupun gerakan keagamaan baru,…

Pengantar hukum tata ruang

Buku ini memuat tentang: BAB 1 Pendahuluan BAB 2 Fungsi dan eksistensi tata ruang dalam PPLH BAB 3 Aspek dan pendekatan penataan ruang BAB 4 Kewenangan pemerintah BAB 5 Kebijaksanaan dan pengaturan tata ruang BAB 6 Tata ruang dan implikasinya BAB 7 Hak dan kewajiban dalam penataan ruang

Kompilasi Hukum Telematika

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalafi untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan (chaos) yan.g pada gilirannya akan merusak kehidupan manusia itu se…

Yurisprudensi Pidana-Perdata : Pidana Pidana Umum - Pidana Ekonomi Pidana kor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 652 hlm, ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Jan y

Hukum Tata Negara :Teknik Perundang-Undangan

Buku ini terdiri dari 9 bab. bab pertama membahas tentang bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dikeluarka dewasa ini, bab 2 tentang badan pembentuk undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah., bab 3 tentang materi yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah, bab 4 tentang peratu…

Hak kekayaan intelekktual (HKI) di era global : Sebuah kajian kontemporer

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)'adalah salah satu cabang hukum yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Namun, dikarenakan metode penyampaian dan perspektif yang digunakan kurang tepat, HKI sering dianggap tidak relevan dengan kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.Buku ini berisikan pembahasan HKI yang didasarkan pada perspektif global serta mencakup aspek-aspek…

Perlindungan Bisnis Merek Jepang - Indonesia

Perlindungan hokum terhadap Merek merupakan salah satu bagian bisnis saat ini. Merek yang berupa gambar/logo, nama ataupun huruf, dapat mencerminkan citra perusahaan. Namun adakah upaya hukum yang memadai yang diterapkan dalam mencegah timbulnya penyalahgunaan Merek? Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, maka keberadaan UU Merek seperti yang diberlakukan di Jepang dan Indonesia sangat berm…

Undang-undang pemilu 2003 lengkap

Buku ini memuat tentang; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang dilengkapi dengan keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002, keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2002, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235 Tahun 2002, Keputuisan Komisi P…