Pemilu berlangsung secara berkala, yakni lima tahun sekali. Adapun pilkada sebagai salah satu bagian dari proses pemilihan langsung pemimpin di daerah, berlangsung di berbagai daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliha…
Tujuan Pengawasan terhadap notaris adalah agar notaris dalam melaksanakan jabatannya melaksanakan sebanyak-banyaknya peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris, dan mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam rangka merealisasikan mandat tersebut dibentuklah sebuah lembaga pengawas yang lebih mandiri, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang menggantikan Pengadilan Negeri, yang di…
Penggunaan buku ni ternyata semakin meluas di kalangan universitas dan akademi di tanah air beberapa tahun terakhir Ini adalah suatu peristiwa yang sangat menggembirakan penulis, dan merupakan suatu pertanda bahwa buku ini dengan segala kekurangannya tenyata menjumpai kemanfaatannya di kalangan para mahasiswa maupun para pengajamya. Buku ini merupakan panduan yang lengkap untuk memahami konse…
UU ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). UU ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu UU ini Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar …
Salah satu dampak yang signifikan dari perubahan itu terletak pada kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap peratuan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kondisi itu semakin memperkuat posisi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Di satu sisi, hal tersebut mempertegas konsep negara kesatuan, tetapi, di sisi lain semakin membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksan…
Masih seringnya digunakan istilah-istilah asing dalam berbagai tulisan, terutama tulisan hukum dalam bahasa Inggris, Latin, dan Belanda disebabkan sulitnya mencari kata yang tepat dan sepadan untuk mengalih-bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi sebaliknya tidak semua pembaca dapat memahami istilah-istilah hukum tersebut dengan benar. Oleh karena itu buku ini berisi berbagai istilah-istilah …
Buku ajar ini disajikan sebagai bahan dasar untuk memperkenalkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami teori, termasuk prosedur acara peradilan tata usaha negara. Penyiapan dan pengenalan dasar-dasar dan tata cara praktik hukum di peradilan tata usaha negara kepada mahasiswa, di pandang sangat penting sebagai persiapan setelah menyelesa…
edisi INI mengingat telah banyak perkembangan yang muncul sejak buku ini diterbitkan pertama tahun 2009 yang lalu. Revisi hampir ada dalam setiap bab tetapi revisi yang paling signifikan terutama terkait dengan praktek Indonesia dapat ditemukan di BAB I tentang hekekat hukum internasional, BAB II tentang sumber-sumber HI , BAB III tentag hubungan HI-HN , BAB VI tentang kedaulatan teritorial, VI…
Buku ini membahas tuntas tentang Undang-Undang Agraria beserta penjelasannya pasal perpasal, berikut dengan peraturan lainnya yang masih terkait erat dengan Undang-Undang Agraria. Semua disampaikan secara lugas dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh siapa pun. Dengan demikian, setiap orang menjadi tahu segala hal yang berhubungan dengan pertanahan. Jadi buku ini wajib dimiliki dan dijadik…
Membahas tentang upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya dalam penyelesian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis merupakan sengketa keperdataan yang muncul terkait dengan hukum perjanjian sehingga berlakulah asas kebebasan berkoontrak (freedom of contract). Buku ini mengkaji secara mendalam alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi, konsiliasi, da…